GORONTALO UTARA

Proses Pembangunan & Penanggulangan COVID-19 Ilangata Terkendala Tanda Tangan Camat

M-Bhargonews.com, Gorut. Penanganan COVID-19 terus dilakukan oleh Pemerintah dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa (Pemdes) semuanya demi mencegah penyebaran wabah COVID-19. Berbagai upaya telah di ambil oleh pemerintah termasuk memberikan bantuan, baik bantuan kedaruratan hingga bantuan pangan yang kesemuanya untuk penanganan COVID-19 tersebut.

Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Pusat melalui edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) Nomor 08/2020 yang menyarankan agar Dana Desa (DD) memasukkan biaya penanganan COVID-19 baik melalui pergeseran anggaran APBDes maupun melalui perubahan anggaran APBDes 2020.

Kades Ilangata Sumarjim Moohulo

Hampir seluruh Desa se Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) juga telah melakukan pergeseran maupun perubahan anggaran demi mencegah dan menanggulangi wabah COVID-19, namun sungguh sangat disayangkan salah satu desa di Kecamatan Anggrek tepatnya di Desa Ilangata sampai dengan saat ini belum melakukan penanganan COVID-19, sedangkan Desa tersebut merupakan salah satu pintu gerbang Gorontalo karena pelabuhan terbesar Gorontalo ada di Desa tersebut.

Salah satu masyarakat yang tak mau disebutkan namanya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kegiatan penanganan COVID-19 bahkan untuk pembangunan yang bersumber dari DD belum nampak kegiatannya, pungkasnya singkat.

Sumarjin Moohulao yang merupakan Kepala Desa (Kades) Ilangata saat di wawancarai selasa, (7/04/2020) menyampaikan bahwasanya Pemdes Desa Ilangata telah berupaya maksimal dengan menggenjot RKPDes sampai dengan APBDes untuk tahun 2020 namun APBDes Desa Ilangata masih terkendala karena hingga saat ini Camat Anggrek belum menandatangani evaluasi APBDes.

“kendalanya hanya satu pak, terkait dengan APBDes yang sudah ditetapkan bulan maret kemarin, tapi saat ini masyarakat pada umumnya belum tau bahwa dokumen ini sudah lengkap yang sudah di periksa oleh pendamping lokal Desa dan saya sudah bawa ke Kecamatan, di Kecamatan saya bertemu dengan kasie pemerintahan tepat pada hari kamis (2/04/2020. red) kemarin dan kasie pemerintahan sampaikan kesaya bahwa ada beberapa pesan yang dititipkan lewat kasie pemerintahan oleh Camat Anggrek, Camat akan menanda tangani akan tetapi syaratnya harus dikurangi pekerjaan yang saya sudah tetapkan dengan BPD ini” .

Masih menurut Sumarjim, bahwasanya Pemdes tidak tau apa alasan sampai Camat meminta agar item pekerjaan dikurangi padahal tujuh belas item pemeriksaan sudah kami lengkapi. Saya juga sudah menghubungi Dinas Pemdes Gorut tapi ujung-ujungnya di evaluasi Camat.

Bagaimana kami mau lakukan pergeseran maupun perubahan anggaran APBDes untuk COVID-19 sedangkan APBDes kami belum di tanda tangani oleh Camat, pungkas Sumarjim.

Camat Anggrek Roy Van Solang ketika di konfirmasi via seluler selasa, (7/04/2020) menyampaikan bahwa rata-rata kepala desa memang maunya begitu tanda tangan tak usah dibaca dan dokumen Desa Ilangata baru masuk kemarin dan masih akan di evaluasi, kalau di Provinsi APBD Kabupaten dievaluasi beberapa hari jadi evaluasi juga membutuhkan waktu bukan langsung tanda tangan, jadi camat itu bukan alat stempel, diperiksa dulu ada evaluasi Camat.

Camat Anggrek Roy Van Solang

Masih menurut Camat Anggrek, Ilangata itu Desa yang bermasalah, RKPDes-nya nanti maret harusnya dalam ketentuan itu 31 Seprember RKPDes itu sudah harus di tetapkan itu aturan yang hilang, lalu sekarang APBDes itu sesuai ketentuan 31 Desember, harusnya Camat tidak perlu evaluasi lagi.

Memang rata-rata terlambat tapi tidak seperti Ilangata, saya justeru kalau begini saya tidak perlu tanda tangani. Negara kita ini negara hukum jadi semua harus sesuai dengan ketentuan, ketika ditanya apakah tidak ada kebijakan? Roy menyampaikan semuanya tergantung pimpinan, pungkas Roy.

Dahlan Wante Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan ketika dikonfirmasi via seluler, jadi terkait Desa Ilangata kami sudah lakukan pemantauan dan sesuai perintah Bupati untuk melakukan pembinaan, kami terus lakukan pembinaan dan Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan Pemdes Ilangata dapat memperbaiki pemerintahan disana.

Masih menurut Dahlan, semua perencanaan tahun 2020 sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dari RKPDes hingga APBDes, kemarin sudah saya cek sama kades dan memang masih menunggu hasil evaluasi dari kecamatan.

Terkait keterlambatan bukan hanya di Ilangata, masih beberapa Desa yang belum di Kecamatan Anggrek termasuk di Kecamatan lain alasannya bervariasi dan khusus untuk Ilangata setelah kita pantau bahwa mereka sudah lakukan semua prosedur hingga lahirlah RKPDes dan APBDes, ujar Dahlan

Terkait dengan apa yang merencanakan dan usulkan kami dari Pemdes tidak bisa intevensi itu, selain 17 item peneriksaan ada yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah termasuk kecamatan
Perencanaan itu harus mengakomodir 4 bidang termasuk penanggulangan COVID-19. Tidak ada istilah APBDes tidak diproses, karena di apbdes rangkuman seluruh keuangan desa, nanti kita juga koordinasi dengan pak Camat, Pungkas Dahlan. (AFS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close